ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU 11 Perusahaan Terlibat Karhutla, Tiga Masih Didalami

 

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang teridentifikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

 

Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan, mulai dari luas dan tingkat kebakaran lahan, riwayat kejadian kebakaran berulang, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.

 

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa dari 11 perusahaan tersebut, terdapat perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan seluruh HGU, pembatalan sebagian, HGU yang telah berakhir, hingga perusahaan yang belum memiliki HGU dan dipastikan tidak akan diberikan hak tersebut.

 

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).

 

Lima Klaster Penertiban HGU

 

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

 

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Sumber: