ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja, Perkuat Akuntabilitas Organisasi hingga Daerah

ATR/BPN Finalisasi Penjenjangan Kinerja, Perkuat Akuntabilitas Organisasi hingga Daerah

Finalisasi Penjenjangan Kinerja, Perkuat Akuntabilitas Organisasi hingga Daerah--

 

Nasional – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memfinalisasi penjenjangan kinerja organisasi untuk memperkuat sistem pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Penjenjangan kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan penyusunan penjenjangan kinerja harus menghasilkan sistem yang implementatif, terukur, dan selaras dengan tujuan organisasi.

Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Review dan Finalisasi Hasil Penyusunan Penjenjangan Kinerja Kementerian ATR/BPN di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/10/2026).

“Hasil yang saya harapkan adalah penjenjangan kinerja yang implementatif, terukur, dan selaras. Ketika kegiatan ini selesai, kita juga harus memiliki kesepahaman mengenai bagaimana hasilnya nanti dapat memperkuat manajemen kinerja kementerian,” ujar Andi Tenri Abeng.

Ia menjelaskan, penjenjangan kinerja organisasi merupakan bagian dari rekayasa ulang Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) atau reengineering SKMPP. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem informasi pengukuran kinerja sekaligus menindaklanjuti arah kebijakan dan rekomendasi evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Menurutnya, finalisasi ini tidak hanya bertujuan memenuhi rekomendasi evaluasi, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Andi Tenri Abeng menegaskan, hasil yang telah disepakati harus menjadi pedoman bersama bagi seluruh satuan kerja. Dengan demikian, penyusunan rencana kerja, pengalokasian anggaran, penetapan Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran capaian, hingga evaluasi dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi.

“Kegiatan ini adalah untuk melangkah ke depan, lebih baik lagi. Jadi, hasil yang disepakati harus digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, penetapan PK dan pengukuran capaian, serta evaluasi kinerja pada seluruh jenjang organisasi,” tegasnya.

Dari perspektif KemenPAN-RB, penjenjangan kinerja dan penguatan sistem informasi merupakan bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Gita Aurora, menilai pengembangan sistem informasi pengukuran kinerja melalui reengineering SKMPP dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan ATR/BPN.

“Kegiatan ini adalah salah satu bentuk penguatan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfokus kepada sistem informasi untuk pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reengineering SKMPP,” ungkap Gita Aurora.

 

BACA JUGA:ATR/BPN Catat Kontribusi Nilai Ekonomi Rp1.834,8 Triliun dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sumber: