Selain surat dari Setneg, informasinya Mahkamah Agung juga sudah bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. Berdasarkan surat Nomor 147/PAN/HK2.4/1/2024 yang ditandatangani oleh Plt Panitera Mahkamah Agung Agus Subroto agar surat dari Maret Samuel tertanggal 2 Januari 2024 perihal permohonan bantuan penyelesaian eks HGU di Jenggalu yang diteruskan menjadi Voorpost Mahkamah Agung untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Agung RI.
Sementara itu seperti yang dikabarkan sebelumnya lahan seluas 65 hektar ini awalnya merupakan lahan HGU atas nama Sahabudin. Yang mana dalam pengelolaannya lahan negara ini ditanami kelapa sawit. Seiring waktu berjalan lahan HGU ini sudah habis izinnya, sehingga secara aturan dikembalikan lagi ke negara. Bahkan menurut salah seorang warga sudah ada putusan dari pengadilan terkait dengan izin HGU ini tidak bisa diperpanjang.
Tidak hanya itu menariknya lagi, diduga ada beberapa lahan di dalam HGU yang sudah memiliki sertifikat Hak milik (SHM).(adt)