“Tinggal bagaimana kepala daerah merespons dan menyusun strategi. Jangan sampai menunggu sampai akhir tahun baru ribut soal tidak ada anggaran,” tutur Maurits.
Pemerintah Daerah Diminta Kooperatif
Selain soal gaji, pemerintah daerah juga diminta aktif dalam melakukan pendataan dan menyusun skema penempatan PPPK paruh waktu sesuai kebutuhan organisasi. Kemendagri menyarankan agar setiap pemda segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB terkait formasi dan mekanisme teknis.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir pula perwakilan dari Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kementerian Keuangan yang turut menjelaskan langkah-langkah strategis yang sedang disiapkan pemerintah pusat untuk mempercepat penataan tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.