Seluma, Radarseluma.Disway.id - Baru empat bulan Pemda Seluma sudah 3 kali didemo. Yang pertama keluarga kontraktor. Mereka menuntut agar gagal bayar tahun 2024 diselesaikan. Kemudian selanjutnya pada bulan Juni Kades, Perangkat Desa, dan BPD yang melakukan aksi menuntut Siltap mereka dibayar. Lalu masih di bulan Juni giliran peserta PPPK yang menuntut kejelasan kapan seleksi akan dilaksanakan.
BACA JUGA: Sudah 69 Koperasi Desa Merah Putih di Seluma Berbadan Hukum
BACA JUGA: Honorer Masuk Data PPPK Tahap II, Temui Pimpinan DPRD Seluma! Minta Dukungan ke Pemda
Terkait dengan hal ini Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma Samsul Aswajar menyampaikan bahwa hal ini terjadi lantaran kurangnya komunikasi.
"Seperti PPPK, kita minta yang siluman digugurkan. Namun timbul pembatalan. Seharusnya kan bisa dibicarakan dulu. Undang DPRD ataupun undang pihak terkait. Jangan serta merta langsung dibatalkan," kata Samsul, kemarin.
Demo Kades dan perangkat desa--
Sementara itu, Koodinator Lapangan (Korlap) aksi damai peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin (23/6), Andika Pranata menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan tersebut tidaklah gagal.
"Bukan gagal. Justru ini berhasil. Berarti Pemerintah Kabupaten Seluma takut dengan aksi ini," kata Andika, kemarin.
BACA JUGA:Rayakan HUT Jakarta ke-498, LRT Jabodebek Suguhkan Kuliner Khas Betawi dan Bagikan KMT Edisi Khusus
BACA JUGA:LRT Jabodebek Buka Peluang Kolaborasi Komersial, Tingkatkan Kenyamanan dan Konektivitas
Andika menyampaikan, bahwa dalam aksi damai tersebut pihaknya tidak akan melakukan tindakan melanggar hukum ataupun anarkis. Apalagi menerobos masuk ke dalam kantor Bupati Seluma.
"Kita semua orang berpendidikan. Ada nama baik yang perlu kita jaga. Kami punya hak untuk seleksi PPPK tahap II dan kewajiban pemerintah daerah melaksanakan seleksi," tutupnya.(adt)