Gubernur Bengkulu Minta Inspektorat Audit Dana BOS dan Komite, Dana Komite Beratkan Wali Murid

BENGKULU, Radarseluma.Disway.id - Dari daerah Retreat Magelang, Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat wali murdi berbahagia.  Melalui media sosialnya, Helmi Hasan banyak mengeluarkan kebijakan yang membantu orang tua siswa. Diantaranya melarang study tour, melarang perpisahaan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah. 

BACA JUGA:10 Pemain Manchester United, Kalahkan Ipswich, 3-2

BACA JUGA: BRI Group Optimis Ekonomi Nasional Semakin Kuat, Usai Prabowo Resmikan Bank Emas Pegadaian

Melarang wisuda di tingkat PAUD sampai SMA.  Melarang pungutan bangunan di awalmasuk sekolah.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan juga soal dana BOS dan Komite. Bahkan Helmi meminta agar Inspektorat memeriksa atau mengaudit dana BOS di setiap sekolah.

  ''Akhir-akhir ini saya mendapat keluahan dari masyarakat, soal pungutan pungutan di sekolah. Bagaimana masyarakat kesulitan akibat adanya aturan sekolah. Untukitu, saya meminta kepada inspektorat untuk mengaudit dana BOS,''tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Helmi juga meminta setiap kepala sekolah di Provinsi Bengkulu tidak lagi melakukan pungutan. Termasuk atas  nama Komite. Nanti setelah diaudit, akan diketahui kemana dana BOS. Kemudian kalau kurang, maka akan ditambahi dari APBD Provinsi Bengkulu,''tegasnya.

Diminta Helmi, tidak adalagi pungutan pungutan di sekolah yang memberatkan orang tua siswa.

Gubernur menekankan para kepala sekolah tidak melakukan pungutan. Serta tidak boleh adasekolah yang menahan kartu ujian para siswa, kalau belum membayar. ''Jangan ada sekolah menahan kartu ujian siswa. Berikan hak siswa untuk ikut ujian dan belajar,''tegasnya.

BACA JUGA:Akhirnya, Disdikbud Seluma Ikut Larang Sekolah Study Tour

BACA JUGA:Buntut Kasus Eks Gubernur Bengkulu Rohidin, 8 Kepala Daerah Peserta Pilkada di Bengkulu Akan Diperiksa

Sebelumnya juga Helmi telah memerintahkan semua skeolah untuk meberikan ijazah siswa yang masih ditahan sekolah. Gubernur juga melarang sekolah menahan.''Semua sudah diberikan uangnya. Ada dana BOS. Sekolah itu gratis,''tegasnya.