PEMATANG AUR - Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, S.Sos, M.I,Kom akan menindaklanjuti terkait adanya dugaan banyaknya honorer Siluman dilingkungan Pemkab Seluma. Dikatakannya, bahwa tahun 2024 ini Kabupaten Seluma defisit 36 miliar. Terkait dugaan honorer Siluman tersebut ia menyampaikan harus ditertibkan dan ditelusuri dan tidak ada tawar menawar karena kalau memang benar jelas hal tersebut merugikan negara, Senin (9/12).
" Adanya honorer siluman tersebut harus ditertibkan, tidak ada tawar menawar, harus dicoret,harus dicari. Bahkan kalau perlu kalau ini melanggar aturan undang-undang harus dipidanakan. Karena hal tersebut jadi beban APBD Kabupaten Seluma, Di satu sisi yang lain APBD kita sedang defisit" tegas Hendri.
Ia juga menegaskan bahwa penindakan ini nantinya tidak tebang pilih, mau titipan siapapun akan ditelusuri, termasuk di Sekretariat DPRD Seluma Sendiri.
" Penegasan ini jangan tebang pilih, bukan hanya di OPD ataupun puskesmas dan Sekolah, termasuk di kantor DPRD Seluma sendiri. Kalau ada honorer siluman itu akan kami tertibkan" kata Hendri.
Menurutnya DPRD bila perlu membuat pansus nantinya, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara.
BACA JUGA: Bongkar Honorer 'Siluman' di OPD, Ada yang Jumlahnya Melebihi ASN di OPD
" Karena ini berkaitan dengan keuangan negara, karena negara indikasi dirugikan, saya kira DPRD akan membentuk pansus untuk itu" tambahnya.