SELEBAR, Radarseluma.Disway.id - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaaan Negeri Seluma hingga saat ini masih terus melakukan pendalaman di dalam penyidikan (Dik). Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, dalam pembebasan lahan perkantoran Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2009, 2010 hingga pembebasan lahan perkantoran Pemkab Seluma tahun 2011.
BACA JUGA:Disebut Sebagai Penyebab Seringnya Mati Lampu, PLN Tais Bersihkan Tanaman Dekat Jaringan
BACA JUGA:Waspada, Upal Pecahan Rp 100 Ribu Beredar Di Seluma
Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, hingga melakukan penggeledahan di gedung penyimpanan aset Pemkab Seluma dan juga di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Seluma. Pada Senin, 20 November 2024. Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma melakukan koordinasi ke tim ahli. Dalam hal ini Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Direktorat Produk Hukum Daerah.
"Hari ini, anggota tim penyidik lagi koordinasi ke ahli. Kemendagri, Dirjen OTDA Direktorat Produk Hukum Daerah," sampai Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Intel, Renaldho Ramadhan, SH MH saat dikonfirmasi Radar Seluma.
Dalam koordinasi yang dilakukan oleh tim penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri. Dipimpin langsung oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Seluma, Ahmad Gufroni, SH MH. Koordinasi dilakukan untuk memastikan apakah produk yang dikeluarkan oleh Bupati Seluma pada saat itu. Dalam penetapan harga tanah sesuai dengan regulasi yang ada atau aturan.
"Belum tau kita apakah nantinya tim ahli akan turun untuk melakukan pengecekan ke lokasi. Nanti, kita masih menunggu hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh tim," tegasnya.
Adapun saksi-saksi yang telah dimintai keterangan seperti, mantan kepala dinas, mantan Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Seluma. Sedangkan untuk mantan Bupati Kabupaten Seluma hingga saat ini belum dilakukan pemanggilan atau pemeriksaan terkait dalam penanganan kasus pembebasan lahan Pemkab Seluma.