5. Tekanan Masyarakat Sipil: Organisasi lingkungan dan masyarakat sipil di Eropa telah berperan aktif dalam mengadvokasi penolakan CPO yang tidak berkelanjutan. Tekanan dari kelompok-kelompok ini telah memengaruhi regulasi dan kebijakan yang diterapkan oleh Eropa.
6. Regulasi Pemerintah: Pemerintah Eropa telah mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan CPO sebagai respons terhadap keprihatinan lingkungan dan sosial. Salah satu contoh adalah Delegated Act dalam Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa, yang mengatur standar keberlanjutan yang lebih tinggi untuk biodiesel yang dibuat dari minyak kelapa sawit.
BACA JUGA:Mandiri Daily Economic Review, VinFast dan BYD Ramaikan Pasar Mobil Listrik di Indonesia
BACA JUGA:Mandiri Daily Economic Review, VinFast dan BYD Ramaikan Pasar Mobil Listrik di Indonesia
Meskipun ada penolakan terhadap CPO di Eropa, beberapa produsen kelapa sawit dan negara-negara produsen telah berusaha untuk memenuhi standar keberlanjutan yang lebih tinggi dan mendapatkan akses ke pasar Eropa. Ini menciptakan potensi untuk perdagangan CPO yang lebih berkelanjutan di masa depan, sambil tetap memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang penting bagi Eropa.