"Kami bacakan hasil pendataan Regsosek di hadapan pemerintah desa. Nanti bersama-sama di forum memastikan benar atau tidak," jelasnya.
Kemudian tidak menutup kemungkinan pada pendataan awal masih terdapat masyarakat yang tidak jujur. Atau terkadang masyarakat masih enggan mengakui kaya padahal dari segi ekonominya sudah lumayan.
"Karena ini yang ditanyakan masyarakat. Bisa saja tidak jujur. Makanya perlu dilaksanakan FKP," urainya. Lanjutnya, FKP untuk meyakinkan bahwa apa yang masuk dalam list pendataan benar-benar diyakini oleh semua pihak, dan di situlah berita acara yang menunjukkan keabsahannya sehingga meminimalisir apa yang namanya salah sasaran.
Seperti yang diketahui Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penguatan kebijakan satu data dalam Regsosek 2022 sangat diperlukan agar seluruh sensus dapat mencakup seluruh penduduk. Presiden mengharapkan hany ada satu data. Sehingga konsllolidasi data itu menjadi penting, dan data sosial registrasi nasional itu diperlukan agar seluruh sensus itu bisa mencakup ke 100 persen penduduk.(adt)