SELUMA - Masyarakat di desa harus wajib ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan di desanya.
Kemajuan pembangunan desa ada ditangan masyarakat itu sendiri, pemerintah Desa dan BPD tidak bisa memutuskan sepihak program pembangunan desa tanpa ada persetujuan dari masyarakat. BACA JUGA:2 Desa di Kecamatan Lubuk Sandi, Tak Miliki Kades Masyarakat juga bisa melaporkan adanya tindak dugaan penyelewangan dana desa dan pemotongan hak perangkat desa oleh pemerintah desa, tetapi dalam melakukan pelaporan harus ada bukti yang jelas, jangan sampai melaporkan kasus dana desa dengan laporan gelondongan. BACA JUGA:Ada 2 Desa Belum Tutup Kas 2022, Ditunggu Inspektorat Seluma Masyarakat dapat membuat pelaporan atau pengaduan kepada BPD setempat serta kepada Pemerintah Supra Desa (Kecamatan), mengenai obyek kegiatan serta perkiraan nilai kerugian yang diselewengkan. BACA JUGA: Kerbau Paksa SatPol Seluma Turun Tangan, Ini Penyebabnya Dalam pelaporan ataupun pengaduan tersebut, perlu disertai penjelasan konkrit mengenai obyek kegiatan yang menjadi dugaan tindak penyelewengan. Hal ini untuk menghindari persepsi bahwa laporan yang dilakukan hanya didasarkan atas informasi yang tidak utuh, atau praduga-praduga yang tidak berdasar. BACA JUGA:Bangunan Alun Alun Kurang Rapi, Perlu Dibenahi Biar Tahan Lama Dalam hal tidak ada tindaklanjut dari kedua lembaga dimaksud atas pelaporan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan dana desa serta pemotongan hak perangkat desa kepada Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini Bupati. BACA JUGA:Buk Sekdes Akhirnya Ganti Mobil Bumdes yang Hilang? Ini Jenisnya SKPD yang membidangi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta Inspektorat Daerah Kabupaten, atau jika memang masyarakat mempunyai bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum atas dugaan penyelewengan dana desa (korupsi) dimaskud, maka masyarakat berhak melaporkan oknum tersebut kepada pihak aparat penegak hukum.Masyarakat Harus Tahu, Ini Cara Laporkan Penyelewengan Korupsi Dana Desa
Sabtu 14-01-2023,13:19 WIB
Reporter : radarseluma
Editor : Eldo Fernando
Tags : #pemerintah kabupaten
#pemerintah desa
#pembangunan
#kerugian negara
#kerugian
#kecamatan
#kasus dana desa
#kantor desa
#kabupaten seluma
#inspektorat
#dana desa
#cara cek penerima blt dana desa yang cair juni 2021 rp300 ribu di sid.kemendesa.go.id
#bupati
#bpd
Kategori :
Terkait
Rabu 22-04-2026,19:23 WIB
Dugaan Perselingkuhan Oknum ASN di Kaur Dilaporkan Suaminya Sendiri ke Inspektorat, Ini Penjelasannya
Jumat 10-04-2026,11:28 WIB
Bupati Seluma Hadiri Pelantikan dan Upgrading PDPM Seluma
Rabu 08-04-2026,19:03 WIB
Pengajuan Pencairan 21 Desa di Seluma Tahap 1 Sudah di KPPN
Sabtu 04-04-2026,12:00 WIB
Bupati BS Tak akan Lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PPPK, Bupati akan Perjuangkan
Kamis 02-04-2026,10:00 WIB
Masuk Triwulan II 2026, Baru 14 Desa di Seluma Ajukan Pencairan Dana Desa
Terpopuler
Minggu 31-05-2026,08:00 WIB
Pemkab Seluma Gelar Safari Dakwah Bersama Habib Ahmad Al Habsyi
Minggu 31-05-2026,11:15 WIB
Konsekuensi Membeli Tanah Tanpa Sertifikat atau Bukti Hak Milik, Wajib Dipahami Sebelum Transaksi
Minggu 31-05-2026,18:46 WIB
Rumah Warga Penago Baru Seluma Nyaris Ludes Dilalap Si Jago Merah, Diduga Arus Pendek
Minggu 31-05-2026,07:20 WIB
Pelatihan Vokasi Batch 2, Kemnaker Buka Pendaftaran untuk 24 Kejuruan
Minggu 31-05-2026,11:23 WIB
BGN Ancam Suspend Dapur MBG yang Tidak Layani Minimal 300 Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita
Terkini
Minggu 31-05-2026,19:00 WIB
Keributan di Talang Perapat, Polisi Amankan Tiga Remaja dan Fasilitasi Mediasi
Minggu 31-05-2026,18:46 WIB
Rumah Warga Penago Baru Seluma Nyaris Ludes Dilalap Si Jago Merah, Diduga Arus Pendek
Minggu 31-05-2026,11:23 WIB
BGN Ancam Suspend Dapur MBG yang Tidak Layani Minimal 300 Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita
Minggu 31-05-2026,11:15 WIB
Konsekuensi Membeli Tanah Tanpa Sertifikat atau Bukti Hak Milik, Wajib Dipahami Sebelum Transaksi
Minggu 31-05-2026,10:52 WIB