Pengadaan Sapi di Nanti Agung Seluma Dilaporkan BPD ke Inspektorat

 Pengadaan Sapi di Nanti Agung Seluma Dilaporkan BPD ke Inspektorat

Pengadaan sapi di Nanti Agung Seluma dilapor ke Inspektorat--

 

 TALANG SALING, Radarseluma.Disway.id - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nanti Agung, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma mendatangi Inspektorat Kabupaten Seluma. Pada Selasa 10 Maret 2026 siang. Kedatangan mereka bertujuan untuk berkonsultasi terkait pengadaan sapi dalam program ketahanan pangan desa yang dinilai tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan.

 

BACA JUGA:Dipersiapkan Kerja di Era AI, Menaker Bekali Pramuka Keahlian

BACA JUGA:Menghidupkan Rumah dengan Iman: Mengajak dan Membangunkan Keluarga untuk Ibadah sebagai Jalan Menuju Surga

 

Setibanya di Kantor Inspektorat Kabupaten Seluma, Ketua BPD Nanti Agung bersama dua orang anggotanya disambut langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Irban V Inspektorat Seluma, Risda M Sihaloho. Dalam pertemuan tersebut, BPD menyampaikan sejumlah persoalan terkait pelaksanaan pengadaan sapi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Nanti Agung.

 

Ketua BPD Nanti Agung, Darmi Abadi mengatakan bahwa, pihaknya datang untuk meminta arahan sekaligus mengadukan persoalan pengadaan sapi yang menggunakan anggaran program ketahanan pangan desa tahun anggaran 2025. Menurutnya, anggaran yang digunakan berasal dari alokasi 20 persen dana ketahanan pangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025 dengan nilai sekitar Rp 137 juta.

 

"Tujuan kami datang ke Inspektorat untuk berkonsultasi dan meminta agar dilakukan audit investigasi terkait pengadaan sapi yang dilaksanakan oleh Bumdes Nanti Agung," kata Darmi Abadi.

 

Dirinya juga menjelaskan, dari anggaran sebesar Rp 137 juta tersebut. Pihak Bumdes hanya memperoleh delapan ekor anak sapi dari pihak ketiga atau supplier. Setiap ekor anak sapi dibeli dengan harga sekitar Rp 11,5 juta. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, kondisi dan kualitas sapi yang diterima juga menjadi perhatian pihak BPD karena dinilai belum sesuai dengan harapan program ketahanan pangan desa.

 

Sumber: