Menkeu Soroti Penonaktifan 11 Juta Peserta PBI JKN, Minta BPJS Lakukan Pemutakhiran Data Bertahap

 

 

NASIONAL – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti polemik pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi setelah sekitar 11 juta peserta PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan secara serentak.

 

Menurut Purbaya, pemutakhiran data melalui penghapusan dan penggantian peserta dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga banyak masyarakat terdampak tidak mengetahui bahwa status kepesertaan mereka sudah tidak aktif.

 

Purbaya menegaskan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk kuota nasional PBI JKN sebanyak 96,8 juta peserta dan tidak melakukan pengurangan anggaran. Namun, penonaktifan mendadak dalam jumlah besar menimbulkan gejolak di masyarakat sejak Februari 2026.

 

“Jumlah yang terdampak sangat besar dan banyak yang tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar. Kalau hanya 1 persen mungkin tidak terasa, tapi ini sampai sekitar 10 persen sehingga menimbulkan kegaduhan,” ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR di Jakarta, Senin (9/2/2026).

 

Beliau menilai, penonaktifan peserta seharusnya dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Menurutnya, pengurangan jumlah peserta bisa dibagi dalam beberapa tahap setiap beberapa bulan agar tidak menimbulkan kejutan di masyarakat.

 

“Ke depan ini harus dikendalikan. Kalau angkanya drastis, sebaiknya dihaluskan pelaksanaannya, dirata-ratakan dalam 3 sampai 5 bulan. Jangan sampai menimbulkan kejutan seperti sekarang,” katanya.

 

Sumber: