Kantor Bupati Seluma Digeruduk Massa, Saat Dialog Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wabup
Puluhan warga demo--
FPB meminta pemerintah membantu memperjuangkan lahan warga yang masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT SIL, agar dikeluarkan melalui mekanisme hukum yang sah (inkrah). Konflik lahan ini melibatkan sekitar 178 kepala keluarga dengan total luas lahan yang dipersoalkan mencapai kurang lebih 320 hektare.
"Kami hanya meminta ketegasan pemerintah. Kalau memang tidak mampu menyelesaikan, katakan saja tidak mampu. Kami tidak butuh janji, tapi kepastian," tegas Riki.
Dirinya juga menilai bahwa, pemerintah daerah semestinya tidak abai terhadap persoalan yang dianggap mendesak dan menyangkut hajat hidup petani.
Selain itu, Marlena salah satu warga yang turut serta dalam aksi juga menyampaikan, kekhawatirannya bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi hal yang lebih serius bila tidak segera ditangani. Dirinya menyinggung kasus di Pino Raya, Bengkulu Selatan, di mana konflik lahan sempat memicu insiden kekerasan hingga menimbulkan korban.
"Jangan sampai kejadian di Bengkulu Selatan terulang di Seluma. Jangan tunggu ada korban baru pemerintah turun tangan. Kami ingin masalah ini selesai dengan damai dan jelas," ujarnya.
Aksi demo berlangsung tertib, namun warga memberikan peringatan bahwa mereka akan datang dengan massa yang jauh lebih besar jika pemerintah kembali mengabaikan tuntutan mereka. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian konflik lahan ini harus menjadi prioritas Pemkab Seluma.
BACA JUGA:Bupati BS akan Perjuangkan Agar Jembatan Air Nelengau Tanjung Menang Permanen
BACA JUGA:Prabowo Minta Bupati Aceh Selatan Diproses, Ini yang Dilakukan Kemendagri
Sumber:
- Share:
