Sampai Berakhir 2025, Delapan Jabatan Eselon II Masih Akan Kosong, Seleksi Baru Digelar Tahun 2026

 

Seluma, Radarseluma.Disway.id – Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma belum juga menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi kekosongan sejumlah jabatan eselon II. Padahal, jumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memiliki pejabat definitif terus bertambah dan dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pelayanan publik maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.

 

BACA JUGA: Milna Floss Tawarkan Olahan Rumahan Rendah Gula dan Garam untuk Si Kecil

BACA JUGA:Hindari Jalur Ilegal, Pemkab Seluma Imbau Calon PMI Gunakan Prosedur Resmi

Berdasarkan data terbaru, terdapat delapan jabatan eselon II yang hingga kini masih kosong. Jabatan tersebut meliputi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Serta jabatan Asisten III yang lowong setelah ditinggalkan H Riduan Sabri karena memasuki masa pensiun.

 

Kekosongan ini dipastikan bertambah pada bulan Januari 2026 mendatang. Seiring berakhirnya masa tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Hj Irzani yang juga segera purna tugas. Dengan demikian, total jabatan eselon II kosong akan menjadi sembilan posisi.

 

Plt Kepala BKPSDM Seluma, Anshori membenarkan bahwa seleksi JPT Pratama memang tidak dapat dilaksanakan tahun ini. Selain waktu yang sudah sangat mepet jelang akhir tahun, ketiadaan anggaran menjadi alasan utama proses seleksi belum dimulai. Menurutnya, anggaran untuk pelaksanaan seleksi baru tersedia pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

 

"Seleksi JPT baru akan dilaksanakan tahun depan karena anggarannya baru dialokasikan dalam APBD 2026. Selain itu, kami masih menunggu petunjuk teknis dari Bupati Seluma terkait mekanisme dan tahapan seleksi," jelasnya.

 

Dirinya juga menambahkan, seluruh jabatan yang kosong saat ini terpaksa diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) yang kewenangannya terbatas. Kondisi ini dinilai kurang ideal, terutama bagi OPD-OPD strategis seperti BKD dan Bappeda yang memiliki peran penting dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah.

Sumber: