Bupati Seluma Minta Honorer Ikut Coret Calon PPPK yang Siluman

 Bupati Seluma Minta Honorer Ikut Coret Calon PPPK yang Siluman

bupati seluma--

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.Didway.id - Honorer siluman yang lolos PPPK di Seluma lagi ketar ketir. Ini akibat kebijakan yang dikeluarkan Bupati Seluma.

BACA JUGA:Toyota Menyajikan Pertarungan Ulang: Hilux Vs. Mitsubishi Triton, Duel Sengit Double Cabin Populer di Indonesi

BACA JUGA:Honda Brio Satya S M/T vs Toyota Agya 1.2L E M/T: Duel Mobil Kecil di Pasar Otomotif Indonesia

Bupati Seluma Teddy Rahman, SE, MM mengungkapkan bahwa saat ini Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang belum mengumumkan hasil pascasanggah seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Teddy membenarkan bahwa ada keraguan terkait dengan dugaan honorer siluman yang lulus seleksi tahap I dan tahap 2. Oleh karena itu usai halal bi halal, Bupati Seluma langsung mengumpulkan honorer atau peserta calon PPPK.

 

"Saya mohon bantuannya. Agar yang siluman sadar diri. Kasihan yang tua-tua ini. Tunjukanlah siapa yang siluman. Saya tidak tahu karena saya baru. Jadi saya mohon teman-teman nanti akan diberikan nama-nama yang lulus tahap I dan tahap II silakan teman-teman coret atau centang sendiri honorer yang dianggap siluman," kata Teddy Rahman, kemarin (8/4).

 

Diakui Teddy bahwa ada 1.191 calon PPPK yang lulus seleksi administrasi. Mereka ini memperebutkan 600 formasi sisa dari formasi tahap I yang sudah dipenuhi. "Di Provinsi Bengkulu ada dua kabupaten lagi yang belum salah satunya Seluma. Oleh karena itu saya sudah diminta BKN untuk mengumumkan segera hasil pascasanggah," urainya.

 

BACA JUGA: Masuk APL Dikenakan Karcis, DPRD Segera Panggil Pengelola Wisata Pasar Seluma

BACA JUGA: Sagtec Global Masuk Indonesia dengan Dealer Utama untuk Sistem Pemesanan Cerdas Berbasis Cloud, Targetkan Pen

Diakui oleh Teddy dirinya memikirkan soal penggajian tenaga PPPK dan juga CPNS. Menurutnya beban belanja pegawai Kabupaten Seluma sudah terlalu besar oleh karena itu perlu ada ketegasan dari pemerintah daerah. "Tahap I ada 581 yang belum dilantik. Belum lagi ditambah CPNS. Sehingga beban daerah ini sudah terlalu berat," tutupnya.(adt)

Sumber: