TAPD dan DPRD Seluma Sepakati Anggaran Makan Bergizi Gratis Sebesar Rp 300 Juta

 

PEMATANG AUR, Radarseluma.Disway.Id - Dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat. Tentang program makan bergizi gratis. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, akhirnya baru menganggarkan sebesar Rp 300 juta. Hanya saja, sementara ini hanya berlaku untuk anak-anak di beberapa sekolah khusus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

 

BACA JUGA:Mitsubishi Pajero Sport SUV Handal dan Tangguh Desain Lebih Canggih dan Memukau!

BACA JUGA:Toyota Fortuner GR Sport: SUV Tangguh dengan Desain Gagah yang Memikat Hati!

Seperti diketahui bahwa, mulai tahun 2025 mendatang pemerintah pusat akan melaksanakan program makan bergizi gratis bagi seluruh pelajar mulai dari PAUD, Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun, karena SMA dibawah kewenangan pemerintah provinsi. Maka daerah, hanya akan menganggarkan untuk PAUD hingga SMP.

 

Walaupun demikian, untuk di Kabupaten Seluma. Dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp 1,1 triliun yang sudah turun evaluasinya dari Gubernur Bengkulu. Anggaran makan bergizi gratis baru disiapkan untuk beberapa PAUD saja.

 

Dengan anggaran Rp 300 juta lebih, Waka I DPRD Kabupaten Seluma Samsul Aswajar, SSos mengatakan bahwa, dalam APBD 2025 memang belum dibahas anggaran untuk makan bergizi gratis. Karena memang hingga saat ini daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknisnya, termasuk juga penganggarannya. 

 

"Dari hasil evaluasi Gubernur Bengkulu, untuk RAPBD belum dianggarkan penuh untuk makan bergizi gratis bagi PAUD, SD dan SMP. Namun ada pergeseran anggaran dari Dinas Pendidikan sebesar Rp 300 juta. Serta digunakan untuk anggaran makan bergizi gratis bagi anak PAUD saja. Itupun belum mencakup seluruhnya, baru beberapa saja," sampainya.

 

Dirinya juga mengatakan bahwa, untuk anggaran makan bergizi gratis ini bagi SD dan SMP. Selanjutnya DPRD Kabupaten Seluma serta Pemkab Seluma akan melakukan koordinasi lebih lanjut ke Pemprov Bengkulu. Karena nantinya akan menggunakan anggaran dari APBD Provinsi atau ada solusi lain.

Sumber: