Komisi Anti-Korupsi Thailand Upayakan Transparansi, Cegah Resiko Korupsi

 

 

BANGKOK, THAILAND - Radar Seluma.Disway.Id,  - Kantor Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC), THAILAND telah melakukan brainstorming kekhawatiran dari semua lembaga terkait untuk mencegah risiko korupsi terkait suap kepada pejabat dan penghargaan bagi pejabat untuk memastikan transparansi kerja pejabatnya dan kepercayaan investor lokal dan internasional.

 

BACA JUGA:Higgs Domino Global V 2.27.Banyak Fitur Terbaru, Salah Satunya Tombol Kirim dan X8 Speeder!

BACA JUGA:Trending: Link Download Higgs Domino Global V 2.27 Terbaru! Download Disini

Dalam upaya menegakkan perilaku etis di kalangan pejabat yang terlibat langsung dalam pemberantasan korupsi, NCC baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk bertukar pikiran tentang “Pedoman Pencegahan Risiko Korupsi Terkait Pembayaran Suap dan Imbalan dari Kinerja Pejabat”. Hal ini bertujuan untuk menyuarakan pendapat atas revisi pedoman pemberian penghargaan kepada pejabat yang sesuai, adil, dan konsisten dengan pelaksanaan tugas, serta pemberian remunerasi berdasarkan kinerja bagi pejabat yang bekerja dalam pemberantasan korupsi di tanah air.

 

Menurut NACC, pihaknya telah memberikan rekomendasi revisi pembayaran imbalan bagi Departemen Bea Cukai, Kementerian Keuangan khawatir imbalan tersebut menimbulkan 'moral hazard' di kalangan pejabat yang terlibat dalam proses pemberantasan korupsi. Dengan adanya imbalan tersebut, hal ini mendorong para pejabat untuk hanya fokus pada tugas-tugas yang imbalannya tinggi atau yang mempunyai imbalan, namun mengabaikan pelaksanaan tugas-tugas yang imbalannya rendah atau tanpa imbalan, yang dapat menyebabkan kesenjangan korupsi, dan ketidakadilan di kalangan pegawai negeri. Imbalan juga dapat dianggap sebagai risiko konflik kepentingan otoritas dalam menentukan kelayakan penghargaan dan menentukan proporsi imbalan. Para pejabat dapat mengambil risiko memberikan imbalan kepada diri mereka sendiri yang tidak bertentangan dengan tujuan pedoman yang ingin mendorong penegakan hukum yang efektif, atau dapat mengarah pada penciptaan bukti palsu dalam pemberian suap.

 

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan instansi terkait antara lain Kementerian Keuangan, Departemen Bea Cukai, Departemen Cukai Departemen Pengawasan Keuangan Umum, Kantor Kantor Anti Pencucian Uang Komisi Pengendalian Narkotika, Kepolisian Kerajaan Thailand, Kantor Auditor Jenderal. , ahli, eksekutif dan pejabat.

 

Pertemuan tersebut fokus pada berbagai permasalahan yang meliputi: siapa yang berhak menerima imbalan, proporsi dan tingkat pembayaran imbalan, kelayakan dan kewajaran imbalan, pencegahan risiko diskresi dan konflik kepentingan, serta tren perubahan dalam proses pemberian suap dan reward, jelas Ibu Suwana Suwanjuta, Komisaris NACC yang memimpin rapat.

 

Sumber: