Sudah Lebih 1500 Kasus Korupsi Diungkap Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand, Indonesia?

 Sudah Lebih 1500 Kasus Korupsi Diungkap Komisi Nasional Anti Korupsi Thailand, Indonesia?

NACC Thailand--

 

Meskipun skor CPI penting dalam strategi nasional antikorupsi (2018 – 2037), dan target untuk mencapai skor di atas 50, CPI Transparency International tahun 2023 mengungkapkan bahwa Thailand mencetak 35 poin, menempati peringkat 108 dari 180 negara secara global dan peringkat ke-4 di antara negara-negara di dunia. anggota ASEAN.

 

BACA JUGA:Toyota Agya 2024:Terbaru:Spesifikasi dan Promo Akhir Februari 2024 Cicilan Ringan Mulai Rp 5 Jutaan Perbulan

BACA JUGA:Motivasi Para Pimred, Dahlan Iskan Harap Disway Group, Bisa Jadi 'Agama Baru'

Meski skor CPI masih rendah, NACC bertekad untuk tetap menjalankan misi antikorupsinya. Komisi percaya bahwa ukuran keberhasilan sebenarnya terletak pada upaya kolektif pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang bekerja secara transparan, melakukan pemantauan secara cermat, dan bersatu melawan korupsi. Dengan komitmen teguh terhadap nol toleransi terhadap korupsi, Thailand dapat mencapai tujuannya untuk mewujudkan masyarakat bebas korupsi.

 

NACC mengakui bahwa meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam situasi korupsi di Thailand, skor CPI belum cukup mencerminkan kemajuan tersebut. Komisi mendesak Transparansi Internasional untuk mengungkapkan sumber data survei mereka dan memberikan rekomendasi yang tepat sasaran, sehingga memungkinkan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang diidentifikasi.

 

* https://www.nacc.go.th/categorydetail/20180831184638361/20240215102232

 

Komisi Nasional Anti Korupsi (NACC), Thailand

Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen yang konstitusional dan diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

 

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan serta mendukung dan membangun kesadaran akan hukuman bagi pelaku korupsi. NACC diawasi oleh Dewan NACC dan memiliki Kantor NACC sebagai badan administratifnya.

Sumber: