Komisi Anti Korupsi Thailand Peringatkan Investor! Banyak Penawaran Gratifikasi, Bisa Kategori Suap

BACA JUGA:50 Juta Pengguna Higgs Domino Island, Tunggu Tanggal 1 Maret! Pengguna HDI Harus Tahu Ini

Namun, NACC mengklarifikasi bahwa ada pengecualian tertentu jika penerimaan hadiah atau keuntungan oleh pejabat diperbolehkan, asalkan mematuhi kriteria etika dan batasan yang ditetapkan oleh NACC. Pengecualian ini mencakup gaji, tunjangan, dividen, dan hadiah yang biasa bernilai nominal yang diberikan pada acara-acara khusus.

 

Apabila aset senilai lebih dari 3.000 baht diterima dalam keadaan memaksa, pejabat diberi mandat untuk melapor kepada otoritas eksekutif tertinggi dalam lembaga mereka untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 30 hari.

 

NACC lebih lanjut menjelaskan bahwa perilaku suap merangkum serangkaian tindakan mulai dari menawarkan uang untuk layanan yang menguntungkan, memfasilitasi penerimaan sekolah, dan menghindari tuntutan hukum, hingga interaksi keuangan terlarang dengan kontraktor.

 

Komisi menekankan bahwa pedoman ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memberantas korupsi. Penegakan hukum yang efektif harus disertai dengan perubahan budaya menuju peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku, membedakan kepentingan pribadi dari kepentingan publik, dan pada akhirnya menumbuhkan budaya integritas dalam masyarakat Thailand.

 

BACA JUGA:Daftar Game Online Gratis Untuk PC yang Sangat di Rekomendasikan!

Untuk melaporkan aktivitas korupsi apa pun yang dilakukan pejabat pemerintah, NACC mendorong pelapor untuk menghubungi Kantor NACC di Telp. 1205 atau kunjungi situs web mereka di www.nacc.go.th.

 

Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC)

Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi (NACC) merupakan organisasi independen konstitusional yang diawasi oleh sembilan komisioner yang dipilih dari berbagai profesi. Badan ini berwenang untuk melakukan pekerjaan dalam pencegahan dan pemberantasan penyimpangan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintah, dalam penyelidikan aset, serta dalam pemantauan etika dan kebajikan para pemegang jabatan politik.

 

Sumber: