10 Miliar Hibah Untuk KPU Seluma, Anggaran OPD Dipangkas

 

PEMATANG AUR - Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 40 persen pada tahun 2023 ini akan membuat penundaan terhadap sejumlah kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belum diketahui secara pasti kegiatan di mana yang akan ditunda. Namun yang jelas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menggelar rapat internal untuk menindaklanjuti. "Refocusing anggaran OPD. Kita belum tahu OPD yang mana. Yang bisa ditunda maka akan ditunda dulu," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sumiati melalui Kepala Bidang Anggaran Ismianto, kemarin.

BACA JUGA:Teknologi Inovatif Bugatti Keunggulan Dalam Dunia Balap Kecepatan Capai 304 Mph/490 km/Jam

 

Kabar terbarunya sudah ada pembicaraan antara TAPD dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma soal nominal hibah Pilkada. Infonya itu mencapai Rp26 miliar. Apabila sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) maka dalam tahun 2023 ini KPU Seluma akan menerima hibah sebesar 40 persen atau sekitar Rp10 miliar. Sejauh ini belum dilakukan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Seluma dengan KPU dan Bawaslu Seluma soal hibah Pilkada ini.

 

Tahun 2019 lalu, KPU Seluma sebagai penyelenggara Pilkada menerima hibah senilai Rp25,5 miliar. Tetapi sayang tidak seluruh anggaran digunakan. Ada sekitar Rp3 miliar yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa). Dan sekitar Rp1 miliar hibah Pilkada untuk Bawaslu. Sangat disayangkan, padahal dengan anggaran sebesar itu sudah bisa membangun jalan dan jembatan yang masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. KPU sendiri berdalih bahwa Silpa itu terjadi lantaran pada tahun 2019 itu pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan. Pada tahun 2019 itu jumlah calon kepala daerah tiga orang.

 

Pemerintah daerah sebenarnya pada tahun ini hanya menganggarkan Rp950 juta untuk hibah Pilkada ke KPU Seluma. Bahkan ada wacana KPU Seluma hanya akan diberi hibah senilai Rp20 miliar. Hal itu karena di Kabupaten Seluma masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Namun seiring dengan evaluasi Gubernur Bengkulu terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2023 maka hibah itu menjadi catatan dan perlu disesuaikan dengan edaran Mendagri. 

 

Tidak hanya itu, disampaikan hibah Pilkada perlu mengalami kenaikan pada tahun ini. Karena saat ini ada kenaikan terhadap gaji penyelenggara. 

BACA JUGA:Lamborghini Aventador LP Supercar Legendaris Yang Paling Diburu

BACA JUGA: 3 Bakal Paslon Lolos Tes Kesehatan, KPU Sudah Umumkan

 

Sumber: