Abai Tangani Stunting, Pencairan DD Ditunda

 Abai Tangani Stunting, Pencairan DD Ditunda

stunting--

 

BENGKULU SELATAN – Siap-siap pemerintah desa akan diberikan sanksi berupa penundaan pencairan anggaran dana desa (DD), untuk tahun depan. Jika abai tangani stunting.

 

"Kewajiban bagi pemerintah desa (Pemdes) harus menganggarkan untuk penanganan stunting di desanya masing-masing. Kalau tidak, maka akan langsung kita periksa. Kenapa sampai tidak dianggarkan, padahal disitu sudah ada aturannya,"ungkap Bupati Gusnan Mulyadi,SE.MM.

 

Dikatakan Gusnan, alokasi anggaran DD yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun harus maksimal untuk penanggulangan stunting. Selain itu, juga mengajak agar masyarakat untuk sama-sama aktif mengawasi sistem pertumbuhan anak di bawah lima tahun (balita) dan anak usia 1-3 tahun (batita) untuk menghindari resiko stunting.


Bupati BS Gusnan Mulyadi saat berikan pengarahan--

"Peran masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa dalam penuntasan kasus stunting juga diharuskan. Sehingga dengan adanya peran langsung ini, maka diharapkan pada tahun 2023 mendatang, Kabupaten BS bisa mencapai zero kasus stunting,"harap Bupati.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB-P3A) BS, Ferry Kusnadi, SE mengaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu Selatan bersama Tim percepatan penanganan stunting (TPPS) terus berupaya menekan agar kasus stunting di Kabupaten BS bisa diminimalisir. Salah satunya dengan meminta agar warga di seluruh desa di BS, untuk sama-sama mengawasi kinerja Pemerintah Desa dalam penuntasan kasus stunting. Bahkan, Pemkab BS mengingatkan jika nanti ditemukan desa yang tidak aktif dalam penuntasan kasus stunting. Maka akan dikenakan sanksi.

 

"Ya, langkah door to door sangat penting dalam penanggulangan stunting. Karena langkah pemerintah dalam edukasi penanganan stunting harus dipahami masyarakat secara umum. Serta petugas Kader Bangga Kencana juga menjadi ujung tombak dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten BS. Oleh karena itu, Pemkab BS berharap agar kebutuhan gizi bagi masyarakat khususnya balita dan batita bisa dipenuhi secara utuh," pungkas Ferry.(yes)

 

Sumber: