Dampak BBM Naik, Jonaidi Sp : UMR Juga Harus Naik

Dampak BBM Naik, Jonaidi Sp : UMR Juga Harus Naik

Jonaidi--

 

BENGKULU - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) jenis pertalite, solar dan pertamax berimbas kepada naiknya harga komoditi seperti sembako dan lainnya. Sektor transportasi publik juga tidak luput dari imbas tersebut.

Dalam hal ini, Jonaidi Sp ketua Komisi II DPRD Provinsi menilai sudah saatnya ada revisi mengenai Upah minimum Regional (UMR) di PP Nomor 36 Tahun 2021.

 

“ Gubernur harus mengambil langkah dampak dari kenaikan harga ini kan, maka dari itu Kami DPRD Provinsi berupaya meminta Gubernur untuk menaikan UMR” Pungkas Jonaidi polisiti gerinda ini.

 

Karena menurut Jonaidi  realokasi subsidi BBM secara historis akan meningkatkan inflasi khususnya sembako transportasi dan lain sebagainya. oleh Karena itu pemerintah harus mengantisipasi kebijakan untuk menaikkan UMR atau upah apapun yang menyangkut dengan masyarakat

 

“Kenaikan BBM ini Menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat Terdampak, Contohnyo upah angkutan Sopir batu bara itu banyak mengeluh kenapa upah angkut nya murah. Makanya harus ada kebijakan dari SDM Di Panggil pihak batubara standar upah angkutan harus pakai standar BBM non subsidi saandainya upah angkut batubara 125.000 maka dengan kenaikan BBM ini upah harus naik sekitar 300.000.” tegas Jonaidi, kemarin Kamis (22/9).

 

Menyampaikan hal itu merespons keputusan pemerintah menyesuaikan harga BBM. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah harus membuat penyesuaian harga BBM.

 

“Biaya transportasi dan logistik akan sangat terpengaruh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi. Biaya produksi kemudian akan meningkat”.

 

Jonaidi juga menilai pemanfaatan BBM bersubsidi selama ini tidak sesuai prinsip keadailan. Kebijakan pemerintah mensubsidi harga BBM untuk membantu masyarakat tidak mampu. Namun fakta di lapangan tidak demikian.

 

"Konsumsi BBM didominasi oleh masyarakat mampu, di mana 80% pertalite dan 95% solar dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu sehinga tidak sesuai dengan prinsip distribusi dan keadilan," Pungkas Jonaidi.(Ken)

Sumber: