Wabup BS Minta OPD Awasi Kenaikan Harga

 Wabup BS Minta OPD Awasi Kenaikan Harga

Wabup dan Sekda BS--

 

BENGKULU SELATAN - Dampak pandemi Covid-19 yang belum usai ditambah dengan adanya geopolitik Rusia dan Ukraina. Setiap negara termasuk Indonesia mengalami inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dampak tersebut juga sampai ke daerah termasuk BS yang dibuktikan dengan naiknya berbagai harga barang maupun jasa. Ini disampaikan Wakil Bupati BS H Rifa'i Tajudin, S.Sos pada Rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi tingkat Kabupaten BS, Kamis (1/9/2022) di Ruang Rapat Sekda BS.

"Dengan terjadi inflansi kenaikan berbagai harga barang  termasuk di BS maka diharapkan  OPD dan TAPD aktif melakukan pengawasan di lapangan,"pungkas Wabup Rifa'i.

Ditegaskan Wabup, Sekda BS Sukarni Dunip harus mengintruksikan seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkab BS, Camat serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengatasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga ini. Baik itu  pihak penegak hukum harus ikut serta aktif melakukan pengawasan di lapangan.

"Agar inflasi Indonesia terkendali, dan terwujut sinergi dari pusat sampai ke daerah harus senantiasa dilaksanakan pengendalian. Juga perlunya pengawasan dalam peruntukan dalam hal ini BBM bersubsidi agar tepat sasaran,"ucap Wabup.

 

Rifa'i menambahkan, dalam  memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menanam tanaman pangan cepat panen seperti cabai dan bawang juga menjadi solusi untuk menjaga ketersediaan pangan rumah tangga. Gerakan tanam pangan cepat panen ini perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Babinkamtibmas dan lain-lain.

 

"Solusi dalam mengendalikan inflasi antara lain pentingnya komunikasi publik sebagai upaya untuk membuat masyarakat tetap tenang dan tidak panik menyikapi naiknya harga beberapa komoditas,"pungkas Wabup.

 

Sambung wabup, dalam melaksanakan kerjasama antar daerah. Mengintensifkan jaring pengaman sosial antara lain anggaran belanja tidak terduga, anggaran bantuan sosial, anggaran desa, relokasi dana alokasi umum (DAU) dan bantuan sosial pusat.

 

"Kunci utama mengatasi inflasi yaitu menjadikan isu pengendalian inflasi menjadi isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19,"jelas Rifa"i.(yes)

 

Sumber: