Perjuangkan Aspirasi Petani Sawit, Jonaidi SP Desak Pemda Ambil Langkah Konkrit

Perjuangkan Aspirasi Petani Sawit, Jonaidi SP Desak Pemda Ambil Langkah Konkrit

radarselumaonline.com BENGKULU - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) mengambil langkah konkrit yang harus dilakukan Pemda baik tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota, dikatakan nya hal ini terkait anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sampai dengan saat ini dikeluhkan para petani Jonaidi mendesak pemerintah pusat mencabut Permendag RI No 22 tahun 2022 tentang larangan sementara ekspor CPO, Kemudian meminta dilakukannya revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Noo 01 Tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan. \"\" \"Langkah konkrit yang dimaksud harus tentunya tidak lepas dari aspirasi perwakilan petani kelapa sawit, Karena terkait harga ini ada ketidakseimbangan antara petnai mandiri dengan petani mitra perusahaan perkebunan,\" ungkap Jonaidi dalam hearing antara Komisi II dengan sejumlah asosiasi dan organisasi petani kelapa sawit di Provinsi Bengkulu, pada Selasa (17/5) kemarin. Sambung Jonaidi, dalam Pergub No 64 tahun 2018 tentang pedoman penetapan harga TBS kelapa sawit di Provinsi Bengkulu ini sama sekali tidak mencatumkan adanya sanksi, terutama bagi perusahaan yang membeli harga TBS diluar ketetapan tersebut \"\" Pada prinsipnya, pihaknya setuju dan mendukung apa yang disampaikan perwakilan para petani sawit. Kedepan secara kelembagaan pihaknya juga mendorong agar aspirasi tersebut dapat ditindakalanjuti. \"Hanya saja tetap kita perhatian, permainan harga TBS ini tidak hanya pada pabrik CPO saja. Tetapi juga pemilik ram atau pengepul,\" ujar Jonaidi Anggota DPRD dapil Kabupaten Seluma. Sementara itu, Ketua DPW APKASINDO provinsi Bengkulu, Jon Simamora mengharapkan dukungan dari Komisi II dan DPRD Provinsi Bengkulu secara kelembagaan terkait anjloknya harga TBS. \"Ini tadi juga sudah sampaikan kepada Gubernur dan sejumlah Bupati/Walikota yang memiliki komoditi kelapa sawit,\" demikian Jon. (Ken/adv)

Sumber: