Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.
"Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.
Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). UMP ditetapkan paling lanbat pada 21 November 2026, UMK paling lambatpada 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
BACA JUGA:Menaker Tekankan Inovasi dan Produktivitas untuk Tingkatkan Daya Saing SDM
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidananya. Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.