PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Berikut Penjelasan Resminya

PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Berikut Penjelasan Resminya

Ternyata PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah--

 

 

JAKARTA – Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu memahami bahwa bukti pembayaran pajak tidak serta-merta menjadi bukti kepemilikan hak atas tanah.

 

Hal tersebut menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mengingat masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa membayar PBB secara rutin sudah cukup untuk membuktikan kepemilikan suatu bidang tanah.

 

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, menegaskan bahwa pembayaran PBB dan bukti kepemilikan tanah memiliki fungsi serta kedudukan hukum yang berbeda.

 

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Heri Mulianto dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

 

Ia menjelaskan, dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BACA JUGA:Sertipikat Tanah Hilang? Prosedur Pengurusan Pengganti, Pemohon Wajib Disumpah

BACA JUGA:Peluang Kerja Tenaga Perawat Indonesia di Dunia Masih Besar

Sumber:

Berita Terkait