Turut menandatangani perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut juga melibatkan Universitas Papua, NGO Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat asal Suku Sawoi Hnya.
Melalui kesepakatan ini, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin kuat sehingga proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat.