Pada prioritas kedua, Yassierli menilai kesiapan tenaga kerja harus diimbangi kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya secara efektif. Peningkatan produktivitas ini dijalankan melalui kerja sama dengan Asian Productivity Organization (APO), antara lain lewat pengembangan tenaga ahli produktivitas dan pendampingan perusahaan—mulai dari perbaikan proses bisnis, pengembangan produk, hingga penyempurnaan kebijakan internal.
BACA JUGA:Catat! Bupati Tegaskan Tambang Emas Bukit Sanggul Belum Kantongi Izin Eksploitasi
“Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pekerja, tetapi juga oleh sistem proses bisnis dan kualitas produk yang dihasilkan,” tuturnya.
Sementara itu, pada prioritas ketiga, Kemnaker memastikan peningkatan daya saing berjalan seiring dengan pelindungan pekerja melalui pembaruan regulasi, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.
Dalam agenda pembaruan hukum ketenagakerjaan, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mengusung semangat “Maju Industrinya, Sejahtera Pekerjanya”.
Upaya pelindungan tersebut turut ditopang oleh Kerangka Maturitas Hubungan Industrial (Industrial Relations Maturity Framework) untuk mendorong kemitraan transformatif berbasis dialog sosial yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pekerja.
Menutup arahannya, Yassierli mengapresiasi langkah Huawei Indonesia dalam membangun ekosistem bersama mitra dan pemasoknya. Ia berharap sinergi serupa terus diperluas oleh pelaku industri lainnya guna menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan menyejahterakan pekerja.