JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mendorong penerapan sistem penyajian prasmanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Kesiapan dapur, sekolah, serta pelatihan bagi petugas dan tenaga pendamping menjadi prioritas sebelum sistem tersebut diterapkan lebih luas.
Kepala BGN, Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengatakan sistem prasmanan tidak bisa diterapkan secara langsung tanpa persiapan yang matang. Uji coba dan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelayanan berjalan efektif serta tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
“Prasmanan ini bukan berarti bisa diterapkan begitu saja. Dapurnya harus dilatih, sekolahnya juga harus dilatih, dan kami harus memastikan semuanya siap. Setelah itu, baru bisa diterapkan secara bertahap dengan standar yang sama,” ujar Sudaryono, Jumat (16/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan berpotensi meningkatkan efektivitas pelayanan MBG, terutama dalam menyesuaikan kebutuhan makan siswa. Melalui mekanisme ini, siswa tetap mendapatkan porsi awal sesuai takaran gizi, sementara makanan tambahan disediakan bagi mereka yang masih membutuhkan, dengan mempertimbangkan ketersediaan.
Meski memberikan fleksibilitas dalam pelayanan, Sudaryono menegaskan bahwa penerapan sistem prasmanan tidak boleh mengabaikan standar pemenuhan gizi. Setiap komponen makanan, mulai dari nasi hingga sumber protein, tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Porsi awal tetap harus ditakar sesuai standar. Setelah semua siswa mendapatkan bagiannya, disiapkan pula makanan tambahan untuk siswa yang masih membutuhkan. Dengan begitu, kebutuhan makan siswa dapat dilayani dengan lebih baik,” jelasnya.
Kesiapan Sekolah Jadi Kunci
Sudaryono menjelaskan, penerapan sistem prasmanan membutuhkan penyesuaian berdasarkan kondisi dan karakteristik peserta didik. Kebutuhan siswa sekolah dasar kelas satu, misalnya, berbeda dengan siswa kelas empat, baik dari segi porsi makan maupun kemampuan mengambil makanan secara mandiri.
Karena itu, keterlibatan kepala sekolah, guru, dan tenaga pendamping menjadi bagian penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Pemahaman orang tua mengenai aspek edukasi dalam kegiatan makan bersama juga diperlukan untuk mendukung keberhasilan program.
BGN membuka kesempatan bagi sekolah yang ingin menerapkan sistem prasmanan. Namun, sekolah dan dapur pelaksana harus terlebih dahulu mengikuti proses pendaftaran, pelatihan, serta memastikan kesiapan sarana dan prasarana.
“Setiap sekolah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, kami ingin memastikan sekolah yang menerapkan prasmanan benar-benar siap. Standarnya harus sama, mulai dari kesiapan pelaksana hingga peralatan yang digunakan, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru,” ungkap Sudaryono.
Apabila sekolah belum siap menerapkan sistem prasmanan, pelayanan MBG tetap dapat dilaksanakan menggunakan mekanisme penyajian yang selama ini berjalan.
BACA JUGA:BGN Tindak Tegas Dugaan Kekerasan di KPPG Bogor, Korwil Purwakarta Jalani Sidang Etik