"Kalau mengacu pada filosofi pelayanan publik, semuanya harus terukur, memiliki parameter yang jelas, memberikan kepastian, dan transparan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan perubahan struktur organisasi kantor pertanahan. Struktur yang sebelumnya menggunakan pendekatan tematik akan diubah menjadi berbasis kewilayahan agar pelayanan lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah dievaluasi.
Dengan sistem tersebut, setiap kepala seksi di kantor pertanahan diharapkan memahami seluruh persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya sehingga penyelesaian masalah pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
Dalam kesempatan itu, Nusron juga menekankan pentingnya penguatan integritas aparatur. Seluruh pegawai akan mengikuti pelatihan manajemen risiko, sementara para kepala kantor diminta menjalankan tugas sesuai ketentuan dan menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum.
"Kalau Saudara ingin selamat menjadi pejabat, ikuti aturan, jangan ikuti perasaan," tegas Nusron.
Melalui berbagai transformasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan di Indonesia semakin cepat, transparan, profesional, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.