Pernyataan ini sekaligus menjadi teguran bahwa praktik serupa bukan hal baru di masa lalu. Meski kini disebut “bersih”, DPRD seakan mengingatkan bahwa integritas dalam mutasi pejabat harus terus dijaga, bukan hanya saat menjadi sorotan.
Sebagai komisi yang bermitra dan membidangi pengawasan jalannya pemerintahan daerah dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Komisi I DPRD Seluma menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan, termasuk mutasi ASN, agar tetap berjalan transparan dan akuntabel.
Dengan tidak adanya laporan negatif sejauh ini, publik tentu berharap kondisi ini benar-benar mencerminkan perubahan nyata.