NASIONAL - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan prinsip utama pemerintahannya dalam mengelola ekonomi nasional adalah menjalankan kebijakan keuangan secara disiplin dan hidup sesuai kemampuan negara.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif bersama Bloomberg yang berjudul “Prabowo Open to Breach Indonesia Deficit Cap Only During Crisis”. Dalam wawancara tersebut, ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengeluarkan belanja negara melebihi kemampuan pendapatan.
Indonesia selama ini menerapkan aturan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Prabowo menegaskan bahwa pemerintah hanya akan mempertimbangkan untuk melampaui batas tersebut apabila negara menghadapi situasi darurat yang benar-benar luar biasa.
Menurutnya, kebijakan tersebut pernah diterapkan saat pandemi COVID-19 melanda dunia. Pada masa itu, pemerintah secara legal diberikan ruang untuk melampaui batas defisit selama dua tahun guna membiayai berbagai program darurat demi melindungi masyarakat.
BACA JUGA:Wamen ATR/BPN Instruksikan Kanwil dan Kantah Percepat Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan
BACA JUGA:Warga Desa Taba Curhat ke DPRD, Pupuk Sulit Didapat, Warung Remang-remang Diminta Ditutup
“Jangan belanja lebih besar dari penghasilan. Ini adalah dasar kehidupan untuk bertahan hidup,” ujar Prabowo dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa kemungkinan pelonggaran defisit juga bisa terjadi jika kondisi global memberikan tekanan besar terhadap ekonomi nasional. Salah satunya apabila harga minyak mentah dunia melonjak tinggi dalam jangka waktu lama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.