Puncak kekecewaan terjadi pada 8 Desember 2025, ketika FPB bersama warga menggelar aksi massa sebagai bentuk penagihan komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik agraria tersebut. FPB berharap hearing yang akan dijadwalkan ulang dapat menjadi momentum penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan pertanian tersebut.(ctr)