“Sampai saat ini kami meminta daftar nama mutasi kepala sekolah belum juga disampaikan. Padahal itu data publik dan seharusnya bisa dibuka agar tidak menimbulkan spekulasi,” tegasnya.
Menurutnya, data tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan penjelasan yang tepat kepada masyarakat.
Komisi I DPRD Seluma, lanjut Zetman, akan segera menjadwalkan pemanggilan terhadap Diknas dan BKPSDM. Bahkan, tidak menutup kemungkinan turut menghadirkan kepala sekolah yang baru dilantik maupun yang diberhentikan untuk mendapatkan keterangan berimbang.
“Kami akan memanggil Dinas Pendidikan dan BKPSDM terkait mutasi ini. Kami berharap mereka bisa menjelaskan dasar kebijakan, laporan yang masuk, serta asas keadilan dalam proses mutasi. Data harus terbuka,” katanya.
Zetman menambahkan, DPRD juga ingin memastikan bahwa proses mutasi tidak bertentangan dengan aturan disiplin pegawai dan tidak mengabaikan rekam jejak kinerja.
“Yang jelas kami minta penjelasan apakah mutasi ini benar-benar sudah sesuai aturan dan prosedur. Masyarakat juga kami minta tidak ragu melapor jika menemukan dugaan pelanggaran,” tutup Zetman. (ndo)