GPM Digelar di 38 Provinsi, Wamentan Soroti Daya Beli Masyarakat yang Masih Rendah

 

 

JAKARTA – Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Saleh Mustafa, mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Namun, ia menyoroti kondisi daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif rendah sehingga membutuhkan dukungan dan intervensi pemerintah secara berkelanjutan.

Menurut Saleh, pelaksanaan GPM perlu diiringi dengan optimalisasi bantuan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok secara merata.

“Saya sangat mengapresiasi gerakan ini karena sangat membantu masyarakat. Namun, kita juga harus melihat kondisi riil bahwa daya beli masyarakat saat ini relatif rendah. Karena itu, bantuan pangan yang telah direncanakan Bapak Presiden perlu kita optimalkan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya secara merata,” ujar Saleh saat menghadiri GPM Nasional di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Ia berharap program tersebut tidak hanya membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga lebih murah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saleh menegaskan, pelaksanaan GPM perlu terus dievaluasi untuk mengukur efektivitas intervensi pemerintah, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

“Harapan kita, ke depan daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan pokok dapat terpenuhi dengan lebih baik,” katanya.

Pemerintah Perkuat Intervensi Harga Pangan

Selain menyediakan komoditas dengan harga di bawah pasar, pemerintah juga memperkuat dukungan sarana untuk pengujian keamanan pangan dan penanganan gejolak harga di berbagai daerah.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan kendaraan untuk mendukung pengujian keamanan komoditas pangan, termasuk memastikan cabai yang dipasarkan kepada masyarakat aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Pemerintah juga menghadirkan kendaraan pendukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemantauan kondisi pangan sekaligus membantu pemerintah mengambil langkah intervensi ketika terjadi ketidakstabilan harga di suatu wilayah.

“Tujuannya agar ketika terjadi gejolak atau harga pangan tidak stabil di suatu wilayah, kita bisa melakukan intervensi secara cepat. Dengan dukungan fasilitas yang tersedia, pemerintah dapat memantau kondisi pangan dan mengambil langkah yang diperlukan,” jelas Saleh.

Beras hingga Daging Dijual dengan Harga Terjangkau

GPM Nasional diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026 dengan melibatkan dinas ketahanan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Sumber: