bertanggung jawab atas kelulusan yang tidak memenuhi syarat.
Dijelaskan Robert, Kelulusan yang bersangkutan tidak hanya mencederai prinsip keadilan bagi peserta lain
yang sah secara hukum dan administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem seleksi PPPK telah disusupi praktik maladministrasi;
Membuka celah praktik Kolusi dan manipulasi data di tingkat sekolah, dinas hingga
pengawas internal.
Menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap seleksi PPPK.
Oleh sebab itu, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan BKN sebagai otoritas pusat.
LSM ini meminta Kejaksaan Tinggi menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.
Memeriksa terlapor serta pihak terkait. Dilakukan penegakan hukum sesuai KUHP dan UU Tipikor.
BACA JUGA: Kapal BYD Zhengzhou Terbesar Berlabuh di Jakarta, Bisa Angkut 7000 Mobil
BKN dan Instansi Administratif diminta melakukan evaluasi integritas proses seleksi PPPK Guru atas nama ER.
Menunda penetapan Nomor Induk PPPK terhadap yang bersangkutan sebelum hasil
investigasi tuntas dan dikeluarkan secara terbuka;