Dirinya juga mengungkapkan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah tantangan saat pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang merupakan tahap awal pembentukan koperasi. Banyak masyarakat desa yang belum memahami konsep dan manfaat koperasi. Sehingga membutuhkan pendampingan dari dinas. Sayangnya, jumlah tenaga pendamping yang tersedia masih terbatas.
"Kami menghadapi kendala saat Musdesus. Warga desa masih kurang paham tentang perkoperasian, jadi harus ada pendampingan. Sementara petugas kami terbatas," terangnya.
Selain itu, kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri. Banyak desa di Kabupaten Seluma berada di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan roda empat. Hal ini memperlambat proses pendampingan dan pengumpulan dokumen legalitas koperasi.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Seluma tetap optimis bahwa koperasi-koperasi ini akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi desa. KDMP diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha mikro, sektor pertanian, perdagangan, serta menyediakan layanan keuangan berbasis komunitas.
BACA JUGA:KAI Logistik Yogyakarta : Penghubung Dinamis Antara Wisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif
BACA JUGA:Libur Sekolah Lebih Seru di Stasiun Purwokerto! Ada Wahana Mini
Dengan status hukum yang jelas, koperasi akan lebih mudah menjalin kerja sama dengan perbankan, lembaga pelatihan, maupun instansi pemerintah lainnya. Kerja sama ini bisa mencakup pendanaan, pelatihan kewirausahaan, hingga promosi produk unggulan desa.
Pemkab Seluma juga mendorong kepala desa dan perangkatnya agar lebih proaktif dalam mempercepat proses legalisasi koperasi. Untuk mendukung hal tersebut, Disperindagkop telah membuka layanan konsultasi dan pendampingan di tingkat kecamatan.
Upaya ini diharapkan mampu menjadikan koperasi sebagai kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi berbasis desa. Serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.(ctr)