Namun, dalam praktiknya, formasi paruh waktu dinilai tidak efektif untuk menjawab tantangan birokrasi saat ini. Akibatnya, banyak honorer yang sempat berharap akan diakomodasi melalui skema tersebut, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak masuk ke dalam prioritas formasi tahun ini.
Pemerintah Minta Honorer Taat dan Bersabar
Meskipun menimbulkan kekecewaan, KemenPAN RB menegaskan bahwa seluruh honorer harus tetap mengikuti keputusan pemerintah dan tidak melakukan tindakan kontraproduktif.
“Kami mengimbau agar seluruh tenaga non-ASN tetap tenang, tidak terprovokasi informasi hoaks, dan terus mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah,” tegas pihak KemenPAN RB.
Pemerintah juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah tenaga honorer adalah bagian dari reformasi birokrasi yang tengah dijalankan, sesuai amanat UU ASN. Targetnya, pada akhir 2025, tidak ada lagi status pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Ada Peluang Seleksi Selanjutnya?
Bagi para tenaga honorer yang tidak mendapat formasi tahun ini, KemenPAN RB menyarankan untuk tetap mengikuti seleksi berikutnya dan mempersiapkan diri dengan lebih baik.
Di samping itu, ada program pelatihan peningkatan kompetensi dan keterampilan yang akan diberikan untuk meningkatkan daya saing tenaga honorer yang belum lolos seleksi PPPK.
Penyelesaian Tenaga Non-ASN Akan Terus Dikejar
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan (roadmap) penyelesaian status tenaga non-ASN agar dapat terselesaikan secara menyeluruh dan adil. Proses ini juga melibatkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.