Rp 8,2 M Realisasi Dana Fiskal Stunting 2024 Belum Diterima Ketua TPPS

Kamis 24-04-2025,18:03 WIB
Reporter : Eldo Fernando
Editor : Eldo Fernando

 

PEMATANG AUR - Realisasi anggaran dana fiskal sunting tahun 2024 sebesar Rp 8,2 M untuk penanganan stunting di Kabupaten Seluma. Tak kunjung sampai ke tangan ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Seluma, Drs H Gustianto, termasuk laporan realisasi dana tersebut.

 

Hal tersebut di benarkan oleh Ketua TPPS Seluma H. Gustianto yang juga wakil Bupati Seluma ini belum menerima laporan realisasi anggaran dana insentif fiskal stunting 2024. Dengan Totalnya anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 8,2 Miliar.

 

"Tahun 2024 kita TPPS kembali menerima dana fiskal stunting Rp 5,6 Miliar, plus silpa anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,7 Miliar, jadi total anggaran yang dikelola tahun 2024 Rp 8,2 Miliar. Sampai akhir April ini kami TPPS belum menerima laporan realisasinya," ujarnya.

BACA JUGA: Bapenda Dipinta Data Setoran PAD Setiap Perusahaan, PT MTS DPRD Seluma Pinta Tutup Dulu. PT Agri Andalas?

BACA JUGA:Pegang Payudara Anak Gadis, PPPK Nakes Seluma Divonis 2 Tahun 6 Bulan! Juga Denda Rp 50 Juta

Lanjutnya, jika Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 ini sebagai upaya menekan pertumbuhan stunting. Pasalnya, TPPS tidak dilibatkan dalam alokasi maupun realisasi dana insentif fiskal stunting yang diterima dari Kemenkeu ucap Ketua TPPS. Dua tahun Kabupaten Seluma berturut-turut menerima dana isentif fiskal. Tahun 2023 menerima Rp 5,7 Miliar dan tahun 2024 menerima sebesar Rp 5,6 Miliar.

 

"Kami TPPS tercatat sebagai penerima dana insentif fiskal stunting ini. Tapi TPPS tidak dilibatkan oleh TAPD. Sekarang kami minta laporan realisasinya mulai alokasi dan realisasi anggaran stunting ini"sampainya.

 

Sehingga, dengan adanya laporan realisasi ini TPPS dipastikan akan ikut andil dalam penanganan stunting. Karena stunting masih menjadi atensi, mengingat pertumbuhan stunting kembali naik di tahun 2024 menjadi 22 persen dari sebelumnya yang telah turun diangka 20,04 persen.

 

"Saya minta OPD penerima segera menyampaikan laporan realisasinya. Agar dapat kami evaluasi, untuk merencanakan program di tahun 2025 ini," tutup H. Gustianto.(ndo) 

Kategori :