PEMATANG AUR, Radarseluma.Disway.id - Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma kekeh anggaran perjalanan dinas sudah dipangkas 50 persen dan hanya tinggal Rp8 miliar, terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 informasi yang diterima Radar Seluma anggaran perjalanan dinas DPRD Seluma yang masuk dalam Perkada hanya tinggal hanya Rp4 miliar saja.
BACA JUGA: Harga Ayam Potong di Seluma Turun Drastis, Rp 22.000 per Kilogram, Daya Beli Masyarakat Masih Lemah
BACA JUGA:Terbaru, Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, RK: Fitnah Keji Bermotif Ekonomi
Namun di sisi lain Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seluma Samsul Aswajar menyampaikan bahwa pihaknya sudah koordinasi dengan Mendagri dan hasilnya silakan eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk membahas soal anggaran perjalanan dinas ini.
"Terkait dengan hasil koordinasi dengan Mendagri. Kita sudah sampaikan bahwa sebelum Inpres kita sudah efisiensi. Mendagri menyarankan nanti silakan dibahas dengan bupati. Apakah dikurangi Rp500 juta atau Rp1 miliar," kata Samsul Aswajar Waka I DPRD Seluma, kemarin.
Samsul menyampaikan bahwa sudah dilaksanakan rapat bersama dengan TAPD
Terkait dengan rapat, hasilnya akan dituangkan dalam berita acara lalu akan dilakukan pergeseran anggaran di awal.
Soal pemangkasan 50 persen perjalanan dinas DPRD Seluma Samsul menyampaikan sudah dipotong pada awal penyusunan APBD 2025 lantaran ada defisit.
Oleh karena itu, dikatakan Samsul ada kebijakan hasil Banggar dan TAPD untuk menekan defisit memangkas sejumlah kegiatan dan juga perjalanan dinas. "Kalau memang harus digenapkan 50 persen maka kami siap dengan anggaran perjalan dinas sebesar Rp7,5 miliar. Kalau Rp8 miliar dipangkas lagi 50 persen dengan sisa anggaran Rp4 miliar itu sudah tidak 50 persen lagi," jelasnya.
BACA JUGA:Terbaru, Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil Dengan Lisa Mariana, RK: Fitnah Keji Bermotif Ekonomi
BACA JUGA:Jadi Berita Viral, Parkir Inap di Bandara Soetta Rp1,4 jutaan
Samsul memahami apabila saat ini ada pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Yang juga dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. "Kita paham bahwa ada pemangkasan DAK dan DAU sehingga ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa dibiayai," tutupnya.(adt)