BENGKULU SELATAN, Radarseluma.Disway.Id - Saat ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Selatan mengaku kesulitan menjalankan tugas teknis. Pasalnya, Bapenda BS hanya memiliki tujuh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Kepala Badan. Ini setelah hilangnya tenaga honorer yang sebelumnya mendukung operasional. Pasca pembentukan OPD baru melalui nomenklatur yang ditetapkan tahun lalu, Bapenda mengandalkan tenaga honorer untuk melaksanakan berbagai tugas teknis, mulai dari penarikan retribusi hingga pengelolaan pajak daerah.
BACA JUGA:Satresnarkoba Polres Seluma Buru Bandar, Ungkap Peredaran Narkoba
Namun, kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) yang menghapuskan tenaga honorer berdampak signifikan pada Bapenda. Saat ini, seluruh tugas hanya dapat ditangani oleh tujuh ASN, jumlah yang dinilai sangat tidak memadai untuk mengelola target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp 31 miliar menjadi pekerjaan besar bagi OPD di tahun 2025. Hal ini disampaikan Kepala Bapenda Bengkulu Selatan, Didi Kerestiawan,SE.
"Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala utama dalam pengelolaan target PAD yang besar ini. Yang mana Bapenda
hanya tujuh ASN dalam menjalankan tugas pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat berat,"kata Didi.
Untuk mencari solusi atas keterbatasan persoalan ini,
masih menunggu petunjuk lebih lanjut, baik dari pemerintah daerah maupun pusat.
BACA JUGA:Toyota Avanza Mobil Keluarga yang Nyaman, Irit, dan Harga Terjangkau Cocok Mobil Kelurga
"Target PAD yang harus dikelola Bapenda mencakup berbagai sektor potensial. Mulai dari pajak hingga retribusi, yang memerlukan penanganan intensif. Potensi PAD besar, tetapi membutuhkan tenaga yang cukup untuk optimalisasi. Tanpa dukungan SDM yang memadai, sulit mencapai target diinginkan,"jelas Didi.