PEMATANG AUR, Radarseluma.Disway.Id - Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni tahun 2025 di tingkat Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma. Tak seperti biasanya, dimana jika dalam pembahasan APBD Murni di kota besar. Aksi Walk Out kerap dilakukan oleh legislatif. Hanya saja untuk di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu justru eksekutif yang melakukan aksi Walk Out pada pembahasan APBD Murni tahun 2025.
BACA JUGA:Mengerikan! Inilah 5 Game yang Jangan Pernah Dimainkan Saat Sendiriaan!
BACA JUGA:Toyota Hilux Camper Van Unitnya Terbatas di Indonesia Mobil ini Desai Double Cabin Tenaga Kuat
Dimana, dari hasil penelusuran terkait dengan penyebab aksi Walk out yang dilakukan oleh Eksekutif tersebut terjadi. Setelah Legislatif atau DPRD Kabupaten Seluma tetap ngotot, untuk APBD Murni tahun 2025 mengalami devisit sebesar Rp 67 M dari total APBD sebesar Rp 1,089 T. Agar bisa di kecilkan menjadi 4 persen dari nilai APBD. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan pemicu aksi Walk Out yang dilakukan oleh eksekutif yang tidak lain merupakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Terkait dengan hal tersebut, Ketua TAPD Pemerintah kabupaten (Pemkab) Seluma, H Hadianto, MSi saat dikonfirmasi awak media mengatakan, jika aksi Walk out tersebut terjadi setelah tim Banggar ngotot dan bersikeras untuk memperkecil devisit mencapai Rp 67 Miliar.
"Kita tidak bisa memaksakan lagi. Jika jumlah itu telah di sesuaikan dengan penambahan untuk pembayaran gaji ASN dan yang tengah di rekrut dengan total jumlah CPNS dan PPPK mencapai 2500 orang," sampainya.
Dirinya juga mengatakan, jika dalam pengalokasian gaji ASN dan CPNS serta PPPK untuk tahun 2025. Haruslah dianggarkan satu tahun sekaligus. Termasuk anggaran rutin untuk gaji ASN yang tidak bisa di utak Atik lagi.
"Untuk formasi dan kuota yang tidak terpenuhi dalam CPNS lah yang bisa di saving, untuk digunakan pada kegiatan lainnya," ujarnya.