Pemanfaatan ULN pemerintah pada Februari 2024 masih diutamakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Ke depan, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati dan diarahkan antara lain untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21,1% dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,1%), jasa pendidikan (16,9%), konstruksi (13,7%), serta jasa keuangan
dan asuransi (9,7%).
BACA JUGA: Direncanakan, Pelantikan Anggota DPRD Seluma Baru November 2024
BACA JUGA:Benamkan Yordania, Indonesia ke Perempat Final
Di sisi lain, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan pada Februari 2024. Posisi ULN swasta pada Februari 2024 tercatat sebesar USD 197,4 miliar.
Secara tahunan, ULN swasta kembali terkontraksi sebesar -1,3% yoy, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar -2,3% yoy. Kontraksi pertumbuhan ULN swasta tersebut bersumber dari lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang keduanya mengalami kontraksi sebesar
-1,3% yoy. ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta.
Secara garis besar struktur ULN Indonesia masih dalam posisi yang sehat. ULN Indonesia pada Februari 2023 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 29,5% dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan proporsi mencapai 86,9% dari total ULN.
BACA JUGA:8 Game Penghasil Uang No Iklan dan Mudah Dimainkan
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi demi menjaga struktur ULN melalui pemantauan perkembangan ULN yang didukung oleh
penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong