BANGKOK, THAILAND, Radar Seluma.Disway.id, - Komisi Nasional Anti-Korupsi (NACC) telah mengeluarkan peringatan kepada investor lokal dan internasional mengenai praktik pemberian gratifikasi kepada pejabat pemerintah. Pasalnya pemberian gratifikasi ini dapat dianggap sebagai suap dan dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan antikorupsi terbaru.
BACA JUGA: Seluma Musim Panen, Tapi Harga Beras Tinggi, Gabah Dijual ke Tengkulak di Luar Seluma
Sekretaris Jenderal NACC, Niwatchai Kasemmongkol, menekankan bahwa kerangka peraturan yang ditetapkan pada tahun 2020 mencakup hukuman pidana untuk pelanggaran tersebut. Menurut Pasal 128 peraturan tersebut, pejabat publik mana pun yang menerima suap dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun, denda maksimal 60.000 baht, atau keduanya.
Dalam upaya menjunjung tinggi perilaku etis, NACC telah memberitahukan kepada seluruh pihak mengenai Kode Etik yang mengatur penerimaan hadiah atau keuntungan oleh pejabat pemerintah. Kode ini bertujuan untuk mencegah penyamaran suap sebagai gratifikasi, sebuah praktik yang diidentifikasi sebagai persemaian suap dan korupsi, yang merupakan hambatan besar bagi pembangunan nasional dan bertentangan dengan standar hukum.
Peringatan ini sejalan dengan sikap Transparency International (TI) yang mengategorikan suap sebagai salah satu bentuk korupsi yang harus diberantas. TI menggambarkan gratifikasi sebagai janji berupa uang atau keuntungan lain kepada pejabat atau organisasi sebagai imbalan atas perlakuan yang menguntungkan.
Bapak Niwatchai mengakui bahwa tantangan gratifikasi tidak hanya terjadi di Thailand tetapi juga lazim terjadi di negara-negara berkembang lainnya di mana praktik-praktik tersebut secara tradisional digunakan untuk membalas budi atau membina hubungan, sehingga berpotensi mengarah pada korupsi di sektor pemerintahan.
BACA JUGA:50 Juta Pengguna Higgs Domino Island, Tunggu Tanggal 1 Maret! Pengguna HDI Harus Tahu Ini