Selain itu juga membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Civitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam. "Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," tegas Harkristuti membaca isi deklarasi.
Dalam Deklarasi Kebangsaan, Civitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil.
Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.
BACA JUGA:Ada 15.967 Penerima Manfaat Bantuan Beras di Bengkulu Selatan
Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.
seperti diketahui, sebelumnya UGM dan UII mengeluarkan petisi ke pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah kurang menggunakan etika.