Ditegaskan Sumiati, pada intinya tidak ada kaitan antara kas daerah (Kasda) yang kosong dengan keterlambatan gaji. Karena untuk gaji sendiri sejak tanggal 31 Desember lalu sudah ditransfer dari pemerintah pusat. Namun mungkin karena ada keterlambatan pada penyusunan APBD 2024 lalu ditambah peralihan dari SIPD ke SIPD RI sehingga membuat masing masing bendahara harus melakukan penyesuaian.
"Jadi karena keterlambatan pembahasan APBD lalu membuat anggaran terlambat diinput. Setelah diinput inilah baru keluar surat perintah membayar (SPM) dan gaji dapat dibayarkan,"imbuh Sumiati.(adt)