BENGKULU SELATAN, Radar Seluma.Disway.id, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan menggelar konsultasi publik terkait naskah akademik pengelolaan pemanfaatan dan pengembangan Minapolitan di Kecamatan Seginim. Kegiatan ini adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait potensi pengembangan sektor perikanan, khususnya pengembangan ikan sidat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perikanan Tangkap (DKP) Bengkulu Selatan, Santono M.Pd.
BACA JUGA:Bimbingan Penilaian Mandiri CPPOB IRTP bagi Pelaku Usaha di Bengkulu Selatan
"Untuk Kecamatan Seginim, Air Nipis dan sekitarnya terpilih sebagai lokasi penelitian dan pengembangan, mengingat potensi besar yang dimiliki dalam sektor perikanan, terutama ikan sidat yang dalam bahasa lokal Bengkulu Selatan dikenal sebagai ikan pelus,"ungkap Santono.
Ia mengakui dalam pertemuan di Aula kantor Bappeda-Libang BS ini merupakan konsultasi publik melibatkan Universitas Bengkulu (UNIB) melalui program Matching Fund yang merupakan dana padanan yang diberikan kepada perguruan tinggi lewat kolaborasi dalam pengembangan inovasi melalui platform Kedaireka yang merupakan program dari Ditjen Diktiristek Kemendikbud. Yang mana pertemuan tersebut menghadirkan seluruh stakeholder terkait, konsultasi publik ini dibuka resmi oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Isran Kasiri, SIP.M.Si di Gedung Pola Bappeda Litbang, Kamis (30/11/2023).
Santono menyebut konsultansi publik menyebut ikan sidat, nilai ekonomi yang tinggi, dianggap sebagai komoditas yang memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Seginim dan Air Nipis.
"Konsultasi publik menjadi salah satu dasar dalam menentukan arah dan kebijakan pengembangan Minapolitan di Kecamatan Seginim. Besarnya potensi pengembangan perikanan sidat di wilayah ini akan dibawa ke substansi akademik untuk dijadikan suatu scientific knowledge oleh UNIB,"gumam Santono.
Hadirnya konsultasi publik diharapkan menjadi langkah awal yang memberikan landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagai upaya inklusif, partisipatif, dan transparan, konsultasi ini membuktikan komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan daerah.