JAKARTA, Radar Seluma.Disway.Id, – 2024 yang akan datang, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan menggandeng Disway News Network (DNN) sebagai mitra publikasi. Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar ketika menyambut hangat manajemen Disway national Network (DNN). Mendes PDTT siap men-support program-program DNN, yang berkaitan dengan kemajuan desa.
BACA JUGA:PDAM Tl Kebun Tahun Depan di Seluma Segera Berfungsi
BACA JUGA:Bugatti La Voiture Noire, Mobil Super Sport Produk Prancis Paling Mahal Capai Rp 177,6 Miliar
“Yang kita butuhkan adalah bagaimana informasi agar dana desa itu sampai ke masyarakat dan dirasakan masyarakat desa,” ucap Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Senin (27/11).
Dalam silaturahmi dengan Menteri Desa PDTT, kemarin, dari DNN dipimpin Direktur Disway.id Tommy C Gutomo, General Manager Sumatera Ekspres Hj Nurseri Marwah, GM Tangerang Ekspres.Rudi Susanto, Radar Lampung Sutanto dan Disway Jakarta Ito. “Penggunaan dana desa itu, lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau Musrenbangdes,” ulas Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar.
Musrenbangdes melibatkan semua komponen masyarakat desa. Untuk menyetujui dan menyepakati skala prioritas pembangunan desa yang diajukan untuk tahun selanjutnya. “Selain musrenbangdes, ada juga yang namanya musyawarah desa,” lanjut Gus Halim.
Yakni, untuk menciptakan keberlanjutan dalam program-program pembangunan di desa. Mendes menyatakan pihaknya saat ini lebih menekankan kepada para kepala desa soal Musyawarah Desa (Musdes).
Katanya, Musdes ini penting. Agar program yg dilaksanakan oleh desa itu. Dalam Musdes, masyarakat desa berdiskusi tentang bagaimana mengelola sumberdaya yang ada secara berkelanjutan. “Sehingga program pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam jangka panjang,” tuturnya.
Sebab menurut Gus Halim, desa itu berbeda. Pemerintahan berbasis masyarakat. Filisofinya jelas. Pendekatannya desa. TIdak bisa disamakan dengan kabupaten. “Sampai saat ini perangkat desa (kades) tidak berstatus. Dimasukkan PPPK tidak bisa, ASN juga tidak bisa,” ucapnya.