Korban lain dari kefanatikan adalah proyek unggulan WFWP Jepang—sebuah kontes pidato bagi mahasiswi asing mengenai kemampuan mereka berbicara bahasa Jepang. “Pada tanggal 15 Juni tahun ini, NNLSS mengeluarkan protes terhadap Lomba Pidato, meminta pemerintah daerah dan universitas tidak mengizinkan penggunaan fasilitas umum oleh WFWP Jepang,” katanya kepada Dr. Introvigne. “Anggota WFWP tercengang dengan protes ini,” katanya. Kontes Pidato, yang telah diselenggarakan selama 26 tahun, “telah mendapat pujian luas sebagai cara untuk mendukung pelajar perempuan internasional yang datang ke Jepang.”
Ibu Hori mengatakan WFWP Jepang mengajukan permohonan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan juga mencari dukungan dari kelompok-kelompok yang bekerja untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
BACA JUGA: Sukses Transformasi Pelayanan Digital, FIFGROUP Raih DUEXA dan SQ Award 2023
BACA JUGA: Wabup Bengkulu Selatan Audit Kasus Stunting, Minta Tidak Ada Lagi Kasus Baru
“Penganiayaan dan campur tangan terhadap WFWP, anggotanya, dan mereka yang menerima bantuan dari organisasi tersebut merupakan tindakan kebencian agama dan jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya. “Saya percaya bahwa hanya dukungan internasional yang dapat mengubah situasi ini” dengan menghubungi pemerintah Jepang dan “memberi tahu mereka bahwa penganiayaan ini harus dihentikan.”